Artikel


Sebagai lembaga pelayanan publik, RSUD sangat dinamis. Banyak kasus yang di hadapi dalam pemberian pelayanan. Komplain-komplain dari pasien. Kadang, RSUD Kota Mataram dalam kondisi dilematis. Dari sisi kemanusiaan harus membantu. Tetapi masalah administrasi juga harus diselesaikan.

null

 

 

Seperti saat menangani kasus salah seorang pasien dari Kabupaten Lombok Timur. Pihak rumah sakit sudah melayani,  namun ia belum mampu membayar. Pelayanan kesehatan untuk warga di luar Kota Mataram memang tidak gratis. Sebab yang digratiskan hanya warga Kota Mataram. Sementara Pemda Lotim belum mau membantu.

RSUD sudah bekerja sama dengan Pemda Lombok Utara, Lombok Barat untuk mengatasi kasus-kasus pasien dari daerah tersebut. Tapi dengan Lombok Timur belum ada respon. Dalam hal ini, bantuan dari kejaksaan sangat dibutuhkan. Memberikan solusi  atau semacam mediasi agar permasalahan ini bisa diselesaikan.

“Kasus ini juga akan kita bicarakan denga KEJARI bagaimana solusi terbaik,  melakukan pendampingan hukum atau menjadi mediator Kota Mataram dan Lotim,” harapnya.

Sementara itu, KAJARI Mataram Rodiansyah menjelaskan, kerja sama bantuan hukum  yang diberikan kepada RSUD Kota Mataram hanya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Sementara terkait hukum pidana tidak termasuk dalam kerja sama.

Dijelaskan, dasar hukum tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pada  Pasal 30 ayat 2 di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah. Pasal 34, dijelaskan kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD.

Dengan perjanjian ini, ada beberapa jasa kejaksaan yang bisa digunakan RSUD dengan surat kuasa khusus. Memberikan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan RSUD. Pelayanan hukum yakni kejaksaan memberikan penjelasan hukum bila diminta. Penegakkan hukum dan tindakan hukum lainnya.

   

Harian Lombok Post, Sabtu 14 Mei 2016

  • Bagikan